HaloJombang.com – Program pengadaan motor operasional untuk kepala desa (Kades) di Kabupaten Jombang mulai menuai perhatian. Kali ini, datang dari salah satu Kades di Kecamatan Mojowarno.
Menurutnya, para Kades se-Kecamatan Mojowarno belum berani menerima kendaraan tersebut lantaran adanya perbedaan spesifikasi antara pengajuan dan realisasi.
Dikatakannya, dalam pengajuan awal motor operasional yang diajukan adalah Honda PCX ABS. Namun dalam realisasinya, kendaraan yang disediakan adalah Honda PCX CBS, yang secara fitur dan harga dianggapnya berada di bawah varian ABS.
Perbedaan tipe ini membuat sejumlah kepala desa memilih bersikap hati-hati. Mereka khawatir penerimaan kendaraan yang tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Perbedaan ini memunculkan pertanyaan, apakah ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi kepala desa,” ujarnya. Sabtu (2/5/2026). Sayangnya, ia enggan disebutkan namanya.
Ia menegaskan, hingga saat ini para Kades di Mojowarno masih menunggu kejelasan terkait status perubahan spesifikasi tersebut.
“Ya kami perlu tahu apakah perubahan tipe PCX itu tidak bakal berdampak hukum bagi kami,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan, perlu adanya kajian administratif lebih lanjut. Jika perubahan dilakukan tanpa revisi dokumen atau mekanisme yang sah, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Namun sebaliknya, apabila perubahan tipe kendaraan telah melalui prosedur resmi seperti revisi anggaran atau penyesuaian administrasi, maka hal tersebut umumnya masih dapat dibenarkan sesuai regulasi yang berlaku.
Sekedar informasi, motor operasional tersebut merupakan bagian dari Program Mantra (Mandiri, Aman, Sejahtera), yakni program strategis Pemkab Jombang periode 2025–2029. Program ini memberikan dana stimulan dari APBD untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, termasuk pengadaan kendaraan operasional.
