HaloJombang.com – DPC GMNI Jombang melakukan audensi pada Rabu (13/5/2026). Mereka duduk bareng Pemkab Jombang di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten membahas program-program prioritas nasional.
Meski jadwal acaranya tertulis mulai pukul 09.00 WIB, realitanya baru jalan sekitar pukul 11.00 WIB. Ya, begitulah. Kadang yang paling konsisten dari birokrasi itu memang molornya.
Sejumlah OPD ikut hadir dalam forum itu. Mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sampai Dinas Kesehatan. Dinas Kominfo. Lengkap deh.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta mengatakan, kalau audiensi ini bukan muncul mendadak. Sebelumnya mereka sudah membawa kajian ke DPRD Jombang dan menemukan beberapa persoalan yang menurut mereka perlu dijawab langsung oleh Pemkab.
“Kami sebelumnya sudah membawa kajian ke DPRD Kabupaten Jombang dan menemukan sejumlah persoalan yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Jombang,” kata Daffa usai audiensi.
Ada tiga program yang jadi perhatian GMNI. Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, Sekolah Rakyat. Ketiga, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP
Tapi dari tiga program itu, yang paling banyak disorot tampaknya soal koperasi desa/kelurahan. GMNI wanti-wanti supaya proses perekrutan pengurus koperasi jangan sampai cuma jadi ajang bagi-bagi kursi di level desa.
“Pemkab Jombang harus transparan dalam proses perekrutan pengurus koperasi desa merah putih. Jangan sampai ada penempatan yang tidak sesuai sehingga menghambat jalannya koperasi,” ujar Daffa.
Kalimat “penempatan yang tidak sesuai” ini menarik. Karena di negeri yang kadang lebih percaya “orang dekat” ketimbang “orang tepat”, kekhawatiran seperti itu memang terasa realistis.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, mencoba menenangkan situasi. Ia memastikan masukan dari GMNI tidak cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan.
“Ada tiga hal yang dibahas, yakni terkait KDKMP, MBG, dan Sekolah Rakyat. Masukan dari teman-teman GMNI sudah kami terima dan akan dibahas bersama OPD terkait,” katanya.
Syaiful juga membeberkan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jombang. Menurutnya, sekitar 210 koperasi masih dalam proses pembangunan. Sementara sekitar 167 sampai 170-an sudah selesai 100 persen.
Namun, urusan lahan masih jadi drama utama. Pemkab mengaku kesulitan memenuhi syarat luas lahan 20×30 meter di beberapa wilayah.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi tersebut. Sebab kemampuan fiskal daerah juga sangat terbatas untuk pembelian lahan,” pungkasnya.
Editor : Arief Anas
Komentar