HaloJombang.com – Kalau di desa berdiri perusahaan, biasanya ada dua cerita. Pertama soal dampak, kedua soal kontribusi. Di Dusun Babatan, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Jombang, cerita keduanya bertemu di satu titik, yaitu pembangunan gapura.
Gapura itu berdiri cukup megah di pintu masuk dusun. Bukan proyek yang “ujug-ujug ada”, tapi hasil dari dana kontribusi perusahaan.
Kepala Desa (Kades) Cangkringrandu, Wisnu Widodo menyebut, pembangunan gapura itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) hasil kerja sama dengan PT Pokphand. Perusahaan yang dikenal di dunia perunggasan itu.
“Dulu awalnya Rp35 juta, kemudian dalam tiga tahun terakhir ini naik menjadi Rp40 juta per tahun. Dana ini sudah dipatok dan pengerjaannya dilakukan secara bertahap,” ujar Wisnu, Kamis (16/4/2026).
Dari angka itu, mungkin terdengar tidak terlalu besar. Tapi di tangan Pemdes, Rp40 juta setahun bisa berubah jadi sesuatu yang kelihatan.
Menurutnya, pembangunan gapura itu juga tidak sepenuhnya diserahkan ke pihak luar. Memang ada tenaga ahli yang dilibatkan, tapi sebagian besar pekerja diambil dari warga sendiri. Jadi selain membangun fisik, proyek ini juga ikut menggerakkan dapur warga.
Pengerjaan sudah dimulai sejak awal April 2026 dan ditargetkan rampung akhir bulan. Kalau sesuai rencana, Babatan bisa punya identitas.
“Harapannya, gapura ini bisa jadi identitas dusun. Jadi ketika orang masuk ke wilayah Babatan, desa Cangkringrandu, ada penanda yang kokoh dan indah,” kata Wisnu.
Menariknya, dana dari Pokphand ini sifatnya fleksibel. Artinya, desa punya ruang untuk menentukan sendiri prioritasnya. Tahun ini gapura, tahun depan bisa beda lagi.
Dan memang, Wisnu sudah menyiapkan rencana berikutnya, yaitu rehabilitasi kantor desa. Alasannya klasik tapi penting, demi meningkatkan pelayanan publik.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga, tahun depan kami butuh untuk rehab kantor desa,” ungkap Wisnu Widodo.
Di tengah cerita pembangunan gapura, ada satu hal yang biasanya jadi bisik-bisik warga kalau sudah menyangkut pabrik, yaitu soal limbah. Wisnu memastikan hubungan desa dengan pihak perusahaan berjalan baik, termasuk urusan yang sensitif seperti pengelolaan limbah. Misalnya, telur yang tidak terpakai.
“Pemdes menjamin hal yang sensitif itu dikelola dengan aman dan tidak mengganggu kenyamanan warga,” tandas Wisnu. (*)
